Sebelum Semua Diam
SEBELUM SEMUA DIAM
KATA PENGANTAR
BAGIAN 1
KERESAHAN
Hai, perkenalkan. Namaku Bayu.
Mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang, konon katanya, paling
terpandang di ibukota. Aku tengah bersiap memasuki fase akhir perjalananku di
kampus: skripsi—sebuah kata yang terdengar sederhana, tapi mengandung pusaran keresahan
yang tak kunjung reda.
Di
rumah, aku seringkali duduk diam terpaki di depan layar, menelusuri beranda
media sosial yang kian hari kian riuh oleh kabar buruk dan perdebatan yang tak
berkesudahan. Politik negeri ini, ibarat benang kusut yang tak tahu di mana ujung
dan pangkalnya. Barangkali itu sebabnya aku tak bisa diam. Aku terbiasa
mengamati, mencatat, dan menulis. Latar belakangku sebagai anggota lembaga pers
mahasiswa menjadikan kepekaan sebagai semacam sumpah dalam diam yang tak bisa
kutolak.
Tapi
belakangan ini, aku merasa dunia telah bergeser. Ada yang berubah.
Partai-partai politik kini mulai masuk ke ruang-ruang suci kampus. Bukan lagi
lewat diskusi ilmiah atau forum terbuka, melainkan lewat ajakan kaderisasi yang
dibungkus amplop, janji, dan uang saku. Mereka datang tidak untuk membangun
kesadaran, melainkan untuk memanen dukungan.
Kupikir,
menjadi kader partai adalah hak setiap orang. Tapi bila langkah awalnya saja
sudah dibeli, ke mana nurani akan diarahkan? Bila jabatan dikejar bukan karena
panggilan, melainkan bayaran, maka jabatan itu pun kelak hanya akan jadi
topeng—bukan pengabdian. Bukankah dari awal, semangat politik adalah tentang
kepercayaan? Tapi kini, bahkan kepercayaan pun dapat dibeli.
Sebagai
anak pers, aku mencoba melawan. Tidak dengan teriak di jalan, tapi lewat
tulisan—meski aku tahu, pena pun kini bisa membuatku masuk tahanan.
Undang-Undang ITE, yang katanya tak akan menyentuh jurnalis, kini menjelma alat
pembungkaman. Banyak rekan seprofesiku, jurnalis muda, yang dituntut hanya
karena menulis fakta yang tak menyenangkan bagi mereka yang sedang senang dan
sedang berkuasa.
Ironisnya,
negeri ini memiliki Undang-Undang Pers. Tapi ia hanya tertera di atas kertas,
dihormati saat pidato, tapi dilupakan saat berita menyentuh luka kekuasaan.
Entah, apakah demokrasi kita masih sehat, atau hanya sekadar tampak hidup dari
kejauhan.
Yang
lebih menggelikan, beberapa stasiun televisi kini justru menjadi corong
sindiran paling tajam. Program-program satir bermunculan, menyajikan kritik
dalam balutan tawa. Kreatif, memang. Tapi sayangnya, yang disindir tak pernah
merasa. Barangkali karena mereka telah terlalu nyaman. Nyaman di kursi empuk,
nyaman di balik meja rapat, nyaman dengan keadaan yang mereka anggap sudah
“berjalan baik-baik saja.”
Sementara
kami, yang menggonggong, yang menulis, yang turun ke jalan, hanya dianggap riuh
latar yang tak perlu didengar.
Kadang aku bertanya, sampai kapan begini? Dan apakah tulisan kecil ini akan jadi perubahan, atau hanya serpihan sunyi di antara kebisingan negeri?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sebab Diam Adalah Kekalahan Paling Sunyi, Maka Aku Menulis"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIAN 2
PESTA RAKYAT
Langit terlihat tenang, tapi di
bawahnya, hiruk-pikuk pesta demokrasi sudah terasa sejak jauh hari. Tahun ini,
rakyat kembali dihadapkan pada pilihan. Tiga sosok maju menawarkan janji dan
harapan. Mereka bicara tentang visi, misi, masa depan. Mereka bicara pada
rakyat seolah sungguh peduli.
Namun, bukan itu yang kulihat di
jalanan. Bukan semangat kritis atau pertimbangan matang. Tapi uang. Segalanya
seolah berputar pada angka, bukan akal sehat, bukan nalar politik. Arah bangsa
ini ditentukan bukan oleh pemikiran yang jernih, tapi oleh nominal. Aku
diam-diam bertanya dalam hati, “ke mana negeri ini akan berjalan? Apakah
kita benar-benar siap menuju tahun emas di seratus tahun kemerdekaan nanti?”
Aku teringat pada rezim
sebelumnya. Ia tampak kalem, sederhana, dan tampak bersahaja. Sepuluh tahun ia
memimpin, dan di masa itu, pembangunan dikebut. Jalan tol, jembatan,
infrastruktur berdiri megah. Tapi di baliknya, ada luka yang tak terlihat. Alam
dirusak. Warga digusur. Mereka yang bersuara dibungkam dan dibenturkan dengan
aparat. Begitu rapi narasi dibangun, hingga banyak yang tak sempat melihat sisi
gelapnya.
Beberapa hari berselang, hari
pemilihan pun akhirnya tiba. Aku datang ke TPS bersama ayahku. Suasana cukup
ramai. Warga datang silih berganti. Saat namaku dipanggil, aku melangkah ke
meja panitia, mengambil kertas suara, lalu masuk ke bilik.
Di balik bilik itu, wajah-wajah
para calon presiden terpampang jelas. Ada rasa ragu, tapi akhirnya aku memilih
satu nama. Kucoblos perlahan, lalu kulipat kembali kertas itu.
“Semoga pilihanku benar.” Harapku dalam hati.
Keesokan harinya, aku kembali menjalani rutinitasku sebagai
mahasiswa. aku datang ke kampus untuk menyelesaikan skripsiku. Hari itu, organisasi tempatku bernaung mengadakan diskusi. Banyak
yang hadir, suasana santai, tapi topiknya jelas, pemilu. “Pilih siapa
kemarin?” tanya seseorang di sekitarku.“A, B, atau C?” tanya yang
lain. Aku hanya tersenyum kecil. “Ah sudahlah, itu Pertanyaan biasa.” Tak perlu tahu siapa yang kupilih. Tidak akan
ada yang berubah.
Selang beberapa minggu, hasil
pemilu diumumkan. Kandidat pilihanku menang. Ada sedikit rasa puas, meski bukan
berarti lega. Dari awal pencalonan hingga program-programnya, kritik terus
datang bertubi-tubi. Tapi aku mencoba tetap berpikir positif. Mungkin wajar namanya
juga oposisi. Aku percaya padanya. Setidaknya saat itu. Latar belakangnya kuat.
Wawasannya luas. Kupikir, dia akan bisa mengemban amanat rakyat.
Namun, harapan itu tak berlangsung lama. Tahun pertama belum usai, tapi tanda-tanda penurunan sudah mulai terlihat. Beberapa program turun kualitas. Janji-janji masih berupa narasi. “Ah, masih awal, Wajar.” Hiburku pada diri sendiri. Tapi kemudian, kenyataan datang memukul lebih keras. Dalam waktu singkat, dua peristiwa penembakan terjadi. Aparat kembali menjadi alat represi.
Demonstrasi dibalas dengan tindakan keras. Bagi orang luar, mungkin hal ini mengejutkan. Tapi bagiku, yang hidup sebagai bagian dari pers mahasiswa, ini bukan hal baru. Kami bicara soal ini hampir setiap hari. Yang mengejutkan bagiku bukan itu, tapi aturan baru yang melegalkan rangkap jabatan.
Kini aparat keamanan bisa
merangkap jabatan sipil secara sah. Dulu praktik ini masih malu-malu,
tersembunyi. Sekarang? Terbuka dan Legitimasi penuh.
Aku terdiam. “Apakah ini strategi menakuti rakyat? Atau cara halus untuk
membungkam mereka?” tanyaku dalam hati.
Undang-undang dasar negeri ini menjamin
kebebasan berpendapat. Tapi kenyataannya? Demonstran dibenturkan langsung
dengan aparat. Aspirasi dijawab dengan tameng, pentungan dan gas air mata.
Semua ini menegaskan kekhawatiranku. Negeri ini sedang berubah. Bukan ke arah yang lebih baik, tapi semakin tak bisa disuarakan. Pembungkaman itu nyata, meskipun dibungkus dalam bungkus legalitas dan aturan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kesalahan Tak Akan Jadi Benar Hanya Karena Disahkan, Ia Tetap Harus Diperbaiki."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIAN 3
NEGERI HUKUM, KATANYA..
Satu, dua bulan berlalu. Satu per satu koruptor ditangkap, kasus demi kasus terbongkar. “Apakah hal ini merupakan pertanda baik, atau justru sebaliknya?” Pikirku. Di satu sisi, tertangkapnya para koruptor menunjukkan bahwa negara tampak tegas terhadap tikus-tikus berdasi itu. Namun di sisi lain, banyaknya kasus yang terungkap justru membuktikan betapa rusaknya sistem pemerintahan negeri ini. Bagaimana mungkin uang negara yang jumlahnya jutaan, miliaran, bahkan triliunan bisa masuk ke kantong pribadi seseorang? Apakah mereka tak peduli dengan keadaan rakyat di sekitarnya? Hukuman seperti apa yang pantas untuk mereka? Dan mengapa hal ini terus terulang, berkali-kali, seolah tak pernah kapok?
Di
negeri ini, bukan hanya partai politik dan arah bangsa yang digerakkan oleh
angka, tetapi juga hukum. Sudah menjadi rahasia umum, hukum di negeri ini
tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan berpihak pada siapa yang berduit. Semuanya
soal uang. Lalu bagaimana dengan mereka yang tak punya uang? Apakah mereka tak
berhak mendapatkan keadilan? Di saat konstitusi negeri ini menjunjung tinggi
keadilan sosial dan supremasi hukum, kita justru menyaksikan bahwa hukuman bagi
koruptor seringkali lebih ringan daripada pencuri susu di minimarket. Sungguh
miris.
"Kapan ya, hukum negeri ini bisa benar-benar adil?" tanyaku dalam hati.
Hari
ini, aku dijadwalkan untuk berkonsultasi mengenai skripsiku. Aku menemui dosen
pembimbing dan menyodorkan draft skripsi yang telah kususun. Perlahan, ia
membuka dan membaca isinya. Lalu ia bertanya, mengapa aku memilih tajuk
tersebut?
Dengan
tenang aku menjawab, “Karena ini adalah keresahan hatiku.”
Keresahan
melihat teman-teman seperjuanganku yang memperjuangkan keadilan justru dibalas
dengan kekerasan dan gas air mata. bukan sambutan hangat untuk berdiskusi dan
mencari solusi. Dosenku kembali bertanya, apakah aku serius ingin mengangkat
topik yang cukup sensitif ini?
Aku
menjawab dengan tegas, “Tentu saya serius.”
Pertanyaan
itu justru menggelitik pikiranku. Mengapa skripsi yang berisi kritik dianggap
sebagai topik yang sensitif? Bukankah kritik adalah hal yang wajar? Bahkan
penting? Karena dengan kritik, kita bisa memperbaiki sesuatu, meski belum tentu
sempurna. Sebab kesempurnaan hanyalah milik Tuhan.
Hari
demi hari berlalu. Sambil menuntaskan skripsiku, aku juga tetap memperhatikan
apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dunia maya pun kujelajahi, berharap
menemukan kabar baik. Namun yang kudapatkan justru sebaliknya. Berita buruk
datang silih berganti. Aparat makin represif, para pejabat korup tetap berkuasa.
Sedangkan rakyat kecil terus berjuang agar api dapur tetap menyala. Bahkan
orang tak bersalah bisa diputus bersalah dan mendekam di balik dinginnya jeruji
besi. Sungguh ironis.
Kondisi
inilah yang makin menguatkanku untuk mengangkat isu-isu sensitif dalam skripsiku.
Meski aku tak merasakan langsung, namun kawan-kawan aktivisku merasakannya.
Mereka bersuara demi keadilan, tapi justru dilawan oleh negara. Padahal negara
ini, dalam ideologinya, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Namun
keadilan itu kini seolah pergi entah ke mana. Kita semua tahu, keadilan di
negeri ini hanya untuk mereka yang berduit. Segalanya ditentukan oleh uang, partai politik, hukum, sampai arah bangsa.
Praktik pungutan liar, korupsi, dan sogok-menyogok sudah menjadi hal yang
lumrah.
Ya, semua itu nyata terjadi di negeri ini. Maka dari itulah keadilan begitu sulit terwujud. Mewujudkan keadilan untuk seluruh rakyat memang bukan perkara mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil. Keadilan bisa terwujud jika praktik-praktik kotor dihapuskan, dan bila setiap insan mau menjunjung nilai-nilai kejujuran.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Harta Berkuasa, Nurani Terbelenggu."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIAN 4
NEGERI SUCI, DI TANGAN BERNODA
Para petinggi di pusat kekuasaan tampak seolah hidup dalam ruang tertutup. Mereka jarang menoleh ke samping, apalagi menunduk untuk melihat ke bawah. Masyarakat di jalanan menjerit, memprotes, bahkan turun ke lapangan, tetapi suara mereka tak terdengar. Kadang aku bertanya, “Apakah mereka tidak pernah menengok ke samping maupun ke bawah?” Pertanyaan itu selalu datang, bahkan di pagi hari saat pikiranku seharusnya fokus pada hal lain.
Hari ini adalah hari sidang skripsiku. Topik yang kuangkat cukup sensitif yakni kekerasan oleh aparat penegak hukum. Dalam bab hasil penelitian, aku memaparkan data yang cukup mengusik seperti represi terhadap demonstran, intimidasi, hingga extrajudicial killing. Miris rasanya, melihat aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung dan menegakkan hukum justru menjadi pelanggar. Pikiran-pikiran yang terlintas tadi membuatku punya ide untuk menambahkannya di skripsiku dan dapatku ku jadikan bahan kajian sebelum sidang skripsi nanti.
Sesampainya di kampus, aku bergegas menuju ruang sidang yang sudah ditentukan. Di luar, beberapa teman terlihat sibuk menghafal catatan, ada yang berusaha menenangkan diri. Satu per satu dipanggil, dan akhirnya namaku disebut. Di dalam ruangan, dua dosen penguji dan dosen pembimbing duduk menatap.
Namun sebelum pulang, aku membuka media sosial. Berita pertama yang muncul adalah seorang pejabat kementerian divonis penjara karena korupsi impor barang, meski itu perintah presiden sebelumnya. Beberapa guliran layar kemudian, muncul berita baru, presiden yang sekarang memberinya abolisi. Hak preogratif presiden untuk membebaskan seseorang dari jeratan hukum.
Berita berikutnya menjelang hari kemerdekaan. Masyarakat mengibarkan bendera fiksi dari sebuah kartun sebagai simbol kekecewaan. Pemerintah menanggapinya dengan tuduhan provokasi, makar, dan memecah belah bangsa. Padahal undang-undang memperbolehkan bendera lain berkibar selama bendera negara tetap lebih besar dan tinggi.
Belum selesai masalah bendera tadi, masalah dari sektor perbankan muncul. Pemerintah melalui lembaga independen memblokir rekening yang tak aktif selama enam bulan atau lebih. Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan judi online menjadi alibi pemerintah. Namun kebijakan ini memukul warga, terutama mereka yang butuh uangnya untuk berobat. Setelah tekanan publik, presiden memanggil pejabat lembaga tersebut, dan sebagian rekening dibuka kembali.
Dan berita terakhir yang ku lihat adalah Menteri Keuangan yang mengumumkan rencana kenaikan pajak. Aku hanya bisa menggeleng. Pajak naik, sementara jalan, layanan kesehatan, dan pendidikan masih belum merata. Negeri ini lahir dari cita-cita mulia, tapi di tangan yang salah, kemuliaan itu ternoda. Gejolak-Gejolak negeri ini yang terus menerus ku lihat di beranda sosial mediaku, membuatku untuk menutup gawai dan kemudian pulang ke rumah.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Negara ini Mulia, Tapi Dijalankan Oleh Tangan-Tangan Bernoda."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIAN 5
BAHAYA TENGAH MALAM
Drrrt.. Drrt...Drrt... Bunyi pesan
masuk di gawaiku. Ku lihat lah pesan yang kuterima tersebut. Ternyata pesan
dari teman-temanku di LPM. Mereka meneruskan pesan berupa poster ajakan untuk
berdemo pada hari senin nanti. Salah satu temanku bernama Abbay membalas pesan
itu, “Waktunya liputan guys.” Balsanya singkat. Aku pun membalas
pesan itu dengan nanya kapan kita akan koordinasi untuk liputan. “kapan
nih pemetaan isu, hehe” balasku. Abbay pun membalas pesanku, “besok
saja.” Kita pun bersepakat untuk berkoordinasi memtakan isu pada esok hari.
Pada Keesokan harinya, saya pun
bergegas menuju ke kesekretariatan LPM. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak
teman-teman LPM. Setelah menunggu beberapa orang lagi datang, kita pun langsung
berkoordinasi untuk pemetaan isu dan pembagian kelompok untuk liputan. Kami pun
terbagi menjadi tiga tim, tim wawancara, tim dokumentasi dan tim pengarah. Di sini
aku berada di tim dokumentasi. Di sini aku bukan hanya mendokumentasikan demo
namun, juga fakta-fakta yang terjadi di belakang acara demo. Setlah koordinasi
mengenai pemetaan isu dan pembagian kelompok, kami pun pulang ke rumah
masing-masing.
Pada hari Minggu, sehari sebelum
acara demo berlangsung. Jagat maya dihebohkan dengan pernyataan-pernyatan
kontrovorsial dari para anggota parlemen. Tentu, hal tersebut membuat masyarakat
marah. Komentar-komentar negatif pun bermunculan di media sosial. Aku pun hanya
berharap demo besok akan berjalan dengan lancar dan aman.
Hari Senin pun tiba, hari di mana
beberpa lapisan masyarakat akan mengadakan demo di depan gedung parlemen. Mahasiswa
hingga para aktivis pun turun dalam aksi demonstrasi ini. Di sisi lain aparat
keamanan sudah bersiaga. Mereka memakai atribut lengkap, dari tameng, helm,
pentungan bahkan beberapa dari mereka bersenjatakan gas air mata. Mobil Water
Cannon pun tak lupa juga disiagakan di depan gedung parlemen.
Pada awalnya demo berjalan lancar,
demonstran bergantian menyuarakan aspirasinya dari mobil komando. Sore hari pun
tiba, sebagai negara hukum tentu semua ada aturannya. Termasuk juga demonstrasi.
Aksi demonstrasi dalam undang-undang dibatasi hingga pukul 18.00 atau jam 6
sore waktu setempat. Beberapa demonstran secara perlahan meninggalkan lokasi
aksi demonstrasi. Namun, ada juga yang masih bertahan.
Demonstran yang masih bertahan itu
pun akhirnya dipukul paksa untuk membubarkan diri. Water Cannon hingga gas air
mata pun sudah ditembakkan. Sayangnya, aksi pemukulan mundur paksa oleh aparat
justru menjadi pisau bermata dua untuk para aparat. Beberapa anggota aparat
keamanan yang memukul mundur masa menggunakan mobil lapis baja, justru mengakibatkan
salah seorang demonstran meninggal dunia karena terlindas oleh aparat. Masa pun
langsung menyerbu mobil lapis baja tersebut hingga mobil aparat keamanan itu menyelamatkan
diri dari amukan masa.
Pukul. 00.00 tengah malam akhirnya
masa dapat dibubarkan oleh aparat. Beberapa orang ditahan karena dianggap
sebagai provokator. Namun, hal tersebut tidak membuat kemarahan masyarakat
mereda. Keesokan harinya masyarakat kembali melakukan aksi demonstrasi di depan
gedung parlemen kemudian dilanjutkan ke kantor aparat keamanan untuk menuntut
pertanggungjawaban atas kepergian salah satu demonstran. Ya, dan seperti biasa
demo pun kembali chaos dan rusuh. Para demonstran tidak mau meninggalkan tempat
aksi sebelum permintaan mereka dipenuhi. Tiba-tiba aku mendapatkan kabar bahwa
salah satu gudang senjata milik aparat dibakar oleh masa.
Akhirnya aparat keamanan mengambil
tindakan tegas dengan memukul paksa demonstran. Tembakan gas air mata dan water
cannon berulang kali ditembakkan ke arah demonstran. Selain kabar pembakaran
gudang senjata tersebut aku juga mendapatkan kabar bahwa pemerintah mulai
membatasi sosial media. Tersebar surat dari pengawas penyiaran yang melarang
media untuk meliput. Awalnya ku pikir ini biasa aja. “Ah, media kan selalu
dibungkam kalau ungkap kesalahan pemerintah.” Hingga pada akhirnya aku
menyaksikan buntut dari adanya pelarangan untuk meliput itu.
Ya, seperti aksi-aksi sebelumnya, tindakan aparat semakin represif. Mereka sudah tidak pandang bulu. Media hingga medis pun menjadi sasaran represif mereka. Padahal aturan sudah melarang tindakan represif kepada kedua pihak tersebut. Pukul 22.00 atau sepuluh malam tiba-tiba ada pesan masuk di gawai ku. Ternyata pesan dari tim pengawas. “Guys kita balik kanan sekarang, lewat tengah malam aparat akan melakukan tindakan terukur dengan peluru asli.” Begitulah isi pesan itu. Aku pun langsung balik kanan dan menuju ke kesekretariatan LPM. Keselematan diri sendri tentu akan menjadi prioritas dalam situasi seperti ini. Setelah semuanya berkumpul, kita pun pulang ke rumah masing-masing dan saling berkabar jika sudah sampai rumah. Drrrt.. Drrt...Drrt... satu per satu kawan mengabarkan jika sudah ada di rumah. Begitu pula denganku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Malam itu, yang diserang bukan hanya manusia, tapi juga harapan sebuah bangsa."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIAN 6
AGNI PRAJA
Sehari setelah aksi demonstrasi, ku pikir kemarahan masyarakat sudah reda ternyata belum. Masyarakat kembali dibuat geram dengan kaburnya tiga anggota parlemen ke luar negeri. Dalam hati berkata “wah.. ini mah emang gak mikiran rakyat. Enak banget udah bikin ribut malah kabur.” Saat scrolling media sosial aku tidak sengaja menemukan salah satu akun yang sedang melakukan siaran langsung di depan rumah salah satu anggota parlemen. Rumah salah satu anggota parlemen tersebut dibobol dan dijarah habis-habisan. Barang-barang mewah bermerk pun raib dijarah. Salah satu mobil yang terpakir di rumah juga dirusak oleh masa.
Selain itu, beberapa akun berkomentar
dengan menyebutkan alamat lengkap rumah para pejabat ini. Rumah dua anggota
parlemen lainnya juga ikut dijaraha oleh masa. Bahkan bertambah satu. Yakni
rumah salah satu menteri yang cukup mentereng hasil kerjanya. Jadi, kaburnya
mereka (3 anggota parlemen) ke luar negeri justru menjadikan aset-aset mereka
sasaran empuk bagi masyarakat yang marah atas tindakan mereka sebelumnya.
Untuk meredakan amarah masyarakat ini,
akhirnya beberapa aktivis dan influencer membuat dua list tuntutan. Satu tuntutan
jangka pendek, yang harus diselesaikan dalam masa satu minggu saja dan satu
tuntutan jangka panjang dan dalam tempo satu tahun. Keesokan harinya, hari
Rabu, para aktivis dan influncer menuju gedung parlemen untuk menyerahkan list
tuntutan mereka. Mereka pun diterima oleh beberapa orang perwakilan dari
parlemen. Aksi ini berjalan dengan damai dan pada sore hari masa sudah
membubarkan diri, sesuai dengan aturan yang tertulis dalam undang-undang.
Selang beberapa hari, tiga tuntuan sudah
terpenuhi. tiga tuntutan tersebut adalah penonaktifan tiga anggota parlemen
yang bermasalah, pemecatan anggota aparat yang menyebabkan hilangnya nyawa salah
satu demonstran dan pembatalan kenaikan gaji anggota parlemen. Ya, penyebab
utama dari demonstrasi ini adalah kenaikan gaji dan tunjangan anggota parlemen yang
diperparah dengan pernyataan dan tindakan yang dilakukan oleh 3 anggota parlemen
yang kabur ke luar negeri tersebut.
Oh iya, isu-isu demonstrasi ini juga
semakin panas dengan adanya desas-desus akan diberlakukannya darurat militer. Para
aktivis yang sadar akan desas-desus ini pun semakin keras bersuara agar masyarakat
agar menahan diri terlebih dahulu hingga suasana kondusif. Hal tersebut
diupayakan para aktivis agar tidak diberlakukannya darurat militer. Salah satu
media besar yang cukup dikenal kritis terhadap pemerintah, dalam beritanya
menyebutkan bahwa menteri pertahanan mengusulkan untuk diberlakukannya status
darurat militer.
Namun, hal tersebut dibantah oleh salah satu petinggi militer, bahwa hal tersebut terdapat kekeliruan. Mereka mengambil langkah tegas dengan melaporkan media tersebut ke Dewan Media. Di sisi lain salah satu petinggi militer berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melaporkan aktivis yang vokal terhadap status darurat militer. Akan tetapi koordinasi tersebut dapat dibilang gagal. Hal tersebut disebabkan bahwa profesi dan lembaga tidak dapat melaporkan seseorang terkait pencemaran nama baik. Hal ini sesuai dengan putusan Dewan Konstitusi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Barang bisa diganti, tapi kepercayaan rakyat yang diabaikan sulit kembali."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAGIAN 7
UNTUK KITA, KATANYA
Namun, ketenangan itu rupanya hanya jeda sementara.
Perlahan, percakapan di warung kopi mulai berubah. Bisik-bisik di sudut pasar terdengar pedas nan tajam. Orang-orang kembali membicarakan sesuatu yang sama: proyek-proyek besar yang datang atas nama kepentingan negara. Proyek nasional, begitu mereka menyebutnya. Sebuah istilah yang terdengar megah, tetapi di telinga sebagian orang, namun mengandung makna lain—sesuatu yang tak bisa ditolak, tak bisa dihentikan, meski dampaknya belum tentu berpihak.
Ingatan tentang masa lalu pun kembali. Tentang sebuah kawasan yang dahulu sunyi, tempat hidup salah satu hewan endemik yang jarang tersentuh manusia. Kini, tempat itu berubah. Jalan setapak diperlebar, papan-papan petunjuk berdiri, dan manusia datang berbondong-bondong. Mereka menyebutnya wisata. Sebuah cara baru untuk menikmati alam—tanpa benar-benar menyadari bahwa kehadiran mereka perlahan mengusik keseimbangan yang dulu terjaga.
Awalnya orang berpikir, itu hanya tentang alam. Tentang hewan, tentang habitat. Tapi kenyataannya, perubahan tidak berhenti di sana.
Di beberapa tempat, tanah-tanah mulai berpindah tangan. Bukan hanya milik individu, tetapi juga tanah adat yang sejak lama dijaga turun-temurun. Sebagian warga harus rela melepasnya, sebagian lain kehilangan tanpa benar-benar memahami bagaimana proses itu terjadi. Semua berjalan atas nama kepentingan yang lebih besar.
Bukankah seharusnya proyek besar membawa manfaat bagi banyak orang?Pertanyaan itu terus berulang, tanpa jawaban yang benar-benar menenangkan.
Tahun ini, dua program besar kembali diperkenalkan. Yang pertama terdengar mulia: memastikan setiap orang mendapatkan makanan yang layak. Niatnya jelas—mengurangi kekurangan gizi, membantu mereka yang membutuhkan. Namun, pelaksanaannya menjangkau semua wilayah, tanpa membedakan siapa yang benar-benar membutuhkan dan siapa yang tidak.
Sebagian orang bersyukur. Sebagian lainnya bertanya-tanya.
Di saat yang sama, anggaran yang begitu besar digelontorkan. Ada yang mulai membandingkan—apakah tidak ada sektor lain yang juga membutuhkan perhatian yang sama besar? Kesehatan, pendidikan, inrastruktur dan semacamnya apakah terabaikan?
Program kedua datang dengan semangat yang tak kalah besar: menggerakkan ekonomi desa melalui koperasi. Gagasan itu terdengar menjanjikan. Desa akan punya pusat ekonomi sendiri, produk lokal bisa berkembang, dan roda usaha berputar lebih cepat. Namun di balik itu, muncul kegelisahan baru.
Beberapa desa sebenarnya telah memiliki sistem serupa. Usaha yang dibangun perlahan, dengan segala keterbatasannya. Kini, mereka dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar, lebih terstruktur, dan mungkin—lebih kuat. Kekhawatiran pun muncul: apakah yang lama akan bertahan, atau justru tergeser tanpa sempat berkembang?
Masalah tidak berhenti di sana. Pembangunan fasilitas baru membutuhkan ruang, dan ruang itu seringkali berarti tanah. Tanah yang sebelumnya menjadi sawah, tempat orang menggantungkan hidup. Atau tanah yang menjadi sekolah, tempat anak-anak belajar mengejar masa depan.
Di beberapa tempat, pilihan menjadi sempit.Mempertahankan yang ada, atau mengikuti arah yang sudah ditentukan.
Ketakutan lain pun ikut tumbuh. Bagaimana jika semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Jika koperasi yang dibangun tidak mampu bertahan, jika lokasi yang dipilih tidak strategis, jika harapan yang dibangun terlalu tinggi?
Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal yang sederhana: hanya sebuah harapan.
Harapan bahwa setiap kebijakan benar-benar dipikirkan dengan matang. Harapan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan mereka yang paling terdampak. Dan harapan bahwa pembangunan tidak hanya tentang angka dan proyek, tetapi juga tentang kehidupan yang nyata.
Karena di balik setiap rencana besar, selalu ada cerita-cerita kecil yang ikut berubah.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Pembangunan yang sejati itu seberapa banyak kehidupan yang tetap utuh karenanya.”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[BERSAMBUNG]
[NANTIKAN BAGIAN SELANJUTNYA]
Komentar
Posting Komentar